GEKANAS Tantang Undang-Undang Ketenagalistrikan – Di tengah gelombang reformasi sektor energi Indonesia, Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS), sebuah koalisi yang menghimpun serikat pekerja, akademisi, dan tokoh masyarakat, telah mengambil langkah berani dengan mengajukan Uji Materi terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 6 tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi. Langkah ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran mendalam terhadap implementasi unbundling dalam sektor ketenagalistrikan, suatu proses yang memisahkan kegiatan produksi, transmisi, dan distribusi listrik ke dalam entitas bisnis yang berbeda, yang dapat membuka pintu lebih lebar bagi privatisasi sektor ini.
Table of Contents
Unbundling dan privatisasi, menurut GEKANAS, bukan hanya sekedar perubahan struktural dalam pengelolaan energi listrik; mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan energi nasional dan kontrol negara atas sumber daya strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Uji Materi ini diajukan dengan tujuan untuk menantang beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang dianggap berpotensi mengurangi kontrol negara dan meningkatkan ketergantungan terhadap produsen listrik swasta (Independent Power Producer, IPP), yang berakibat pada beban finansial negara dan potensi peningkatan tarif listrik bagi masyarakat. GEKANAS Tantang Undang-Undang Ketenagalistrikan.
Sejarah Singkat Undang-Undang Ketenagalistrikan di Indonesia
Sejarah regulasi ketenagalistrikan di Indonesia dimulai jauh sebelum era reformasi, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan menjadi tonggak awal pengaturan sektor ini secara formal. Sejak itu, sektor ketenagalistrikan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan, termasuk upaya untuk liberalisasi dan privatisasi yang diinisiasi pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Namun, perjalanan menuju privatisasi menghadapi tantangan, terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004 yang membatalkan sebagian besar isi Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 20 Tahun 2002 karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Sejak itu, pemerintah dan DPR kembali ke meja gambar, menghasilkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 sebagai pengganti, yang kemudian diikuti oleh perubahan terbaru melalui Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2023 yang kini menjadi subjek kontroversi.
Unbundling dalam Sektor Ketenagalistrikan
Unbundling, atau pemisahan kegiatan dalam sektor ketenagalistrikan ke dalam entitas bisnis yang berbeda untuk produksi, transmisi, dan distribusi listrik, diperkenalkan sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong investasi swasta dalam sektor ini. Pendukung unbundling berargumen bahwa dengan memisahkan fungsi-fungsi ini, akan tercipta lebih banyak transparansi dan persaingan yang sehat, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya dan meningkatkan layanan bagi konsumen. Namun, kritikus berpendapat bahwa unbundling membuka pintu untuk privatisasi yang lebih luas, mengurangi kontrol negara atas sumber daya strategis, dan berpotensi mengarah pada peningkatan tarif listrik serta mengurangi akses terhadap energi bagi masyarakat miskin.
Rujukan pada Kasus Sebelumnya
Salah satu kasus yang relevan dengan masalah saat ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ketenagalistrikan No. 20 Tahun 2002. Keputusan tersebut menegaskan pentingnya kontrol negara atas sektor ketenagalistrikan, mengingat pentingnya sektor ini bagi kehidupan masyarakat dan kedaulatan negara. Keputusan ini menjadi landasan kritis bagi argumen yang diajukan GEKANAS dalam uji materi terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2023. GEKANAS menganggap bahwa dengan menerapkan unbundling, Undang-Undang terbaru ini berpotensi mengikis kedaulatan energi nasional dan mengancam keberlanjutan akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Argumen Utama GEKANAS Tantang Undang-Undang Ketenagalistrikan
Pengurangan Kontrol Negara
GEKANAS mengangkat kekhawatiran serius terhadap dampak unbundling dalam sektor ketenagalistrikan, yang menurut mereka akan secara signifikan mengurangi kontrol negara atas sektor strategis ini. Mereka berargumen bahwa dengan memisahkan fungsi produksi, transmisi, dan distribusi ke dalam entitas yang berbeda, negara kehilangan kemampuannya untuk secara efektif mengatur dan mengawasi seluruh rantai pasokan energi. Ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap keamanan energi nasional tetapi juga membuka celah untuk manipulasi harga dan pengurangan akses bagi masyarakat miskin. GEKANAS memandang kontrol negara atas sektor energi sebagai pilar penting dalam memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.
Gagalnya Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan
Dalam mendukung argumennya, GEKANAS menghadirkan analisis dari Dr. Shaun Sweeney, seorang ahli ekonomi dari Universitas New York, yang meneliti kegagalan privatisasi sektor ketenagalistrikan di berbagai negara. Dr. Sweeney menyoroti berbagai kasus di mana privatisasi telah mengakibatkan peningkatan tarif listrik, pengurangan kualitas layanan, dan bahkan krisis energi. Penelitiannya menunjukkan bahwa, meskipun teori ekonomi mungkin menyarankan bahwa privatisasi dan persaingan bisa meningkatkan efisiensi, dalam praktiknya, sektor energi—karena sifat monopoli alaminya dan pentingnya bagi kehidupan sehari-hari—sering kali beroperasi berbeda. Keberhasilan privatisasi sangat tergantung pada regulasi yang kuat dan persaingan yang sehat, yang sulit dicapai dalam praktiknya.
Kontradiksi dengan Prinsip Konstitusional
Poin ketiga yang diangkat oleh GEKANAS adalah argumentasi hukum dari Prof Maruarar Siahaan, mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Yang menegaskan bahwa unbundling secara fundamental bertentangan dengan prinsip konstitusional mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Prof Siahaan merujuk pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menegaskan bahwa negara harus memegang kendali atas sumber daya strategis. Termasuk sektor ketenagalistrikan, untuk menjamin bahwa pemanfaatannya diarahkan untuk kepentingan umum. Beliau berpendapat bahwa dengan memfasilitasi unbundling dan potensi privatisasi lebih lanjut, Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2023 mengikis prinsip dasar tersebut, menempatkan kepentingan ekonomi di atas kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.
Dampak Potensial dari Unbundling
Peningkatan Ketergantungan pada IPP
Unbundling dalam sektor ketenagalistrikan diperkirakan akan meningkatkan ketergantungan terhadap Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producer, IPP). Berdasarkan statistik PLN tahun 2022, proporsi energi listrik yang dibeli dari IPP telah menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 40,15% dari total produksi energi. Ini menandakan sebuah tren ketergantungan yang tumbuh, di mana negara semakin bergantung pada sektor swasta untuk pemenuhan kebutuhan energi listriknya. Peningkatan ini sebesar 17.379,27 GWh atau 16,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Menyoroti pertumbuhan ketergantungan yang cepat dan potensial dampak jangka panjangnya terhadap kontrol negara atas sektor energi.
Implikasi Finansial bagi Negara
Ketergantungan yang meningkat pada IPP membawa implikasi finansial signifikan bagi negara. Pembelian energi dari IPP biasanya melibatkan kontrak jangka panjang dengan harga yang telah ditetapkan. Yang dapat lebih tinggi dibandingkan biaya produksi listrik oleh PLN sendiri. Hal ini dapat membebani keuangan negara, terutama jika harga listrik di pasar global naik atau jika terjadi devaluasi mata uang lokal. Selain itu, karena IPP umumnya mendapatkan jaminan pembelian listrik dari negara, risiko finansial dari proyek-proyek energi yang tidak efisien cenderung ditanggung oleh negara, bukan oleh produsen listrik swasta.
Dampak terhadap Tarif Listrik untuk Masyarakat
Peningkatan ketergantungan pada IPP dan implikasi finansial yang menyertainya berpotensi mengakibatkan peningkatan tarif listrik bagi masyarakat. Untuk menutupi biaya pembelian energi yang lebih tinggi dari IPP, PLN mungkin terpaksa menaikkan tarif listrik bagi konsumen. Ini akan secara langsung mempengaruhi biaya hidup masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Yang proporsi pengeluaran untuk listriknya menjadi bagian signifikan dari total pengeluaran rumah tangga. Kenaikan tarif listrik juga dapat mempengaruhi daya saing industri lokal, yang pada gilirannya berdampak negatif pada ekonomi nasional.
Tuntutan GEKANAS kepada Mahkamah Konstitusi
Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh implementasi unbundling dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2023. GEKANAS mengajukan serangkaian tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi dengan tujuan utama untuk memperkuat kontrol negara atas sektor listrik dan menolak privatisasi. Tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap potensi kerugian sosial, ekonomi, dan politik. Yang mungkin timbul dari kebijakan yang mengurangi peran serta kendali negara dalam pengelolaan sumber daya energi listrik.
Memperkuat Kontrol Negara atas Listrik
GEKANAS menekankan pentingnya kedaulatan negara dalam pengelolaan sektor listrik, mengingat pentingnya energi sebagai kebutuhan dasar dan sumber daya strategis. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi di sektor energi listrik. Dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang memperkuat kapasitas negara untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan produksi, distribusi, dan harga listrik, demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
Menolak Privatisasi melalui Unbundling
GEKANAS secara khusus menargetkan praktik unbundling sebagai mekanisme yang memfasilitasi privatisasi sektor listrik. Mereka berargumen bahwa unbundling mengikis kontrol negara dan membuka pintu bagi dominasi pasar oleh aktor-aktor swasta. Yang mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan publik. Oleh karena itu, mereka mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari unbundling dan potensi dampak negatifnya terhadap kedaulatan energi dan keadilan sosial.
Pasal-Pasal yang Diminta untuk Dinyatakan Tidak Konstitusional
GEKANAS secara spesifik menuntut agar Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2023 tidak konstitusional. Termasuk namun tidak terbatas pada:
- Pasal 42 angka 5: Yang mungkin memfasilitasi privatisasi melalui pemisahan fungsi-fungsi dalam sektor ketenagalistrikan.
- Pasal 7 ayat (1): Berkaitan dengan keterlibatan swasta dalam penyediaan layanan listrik yang dapat mengurangi kontrol negara.
- Ayat (2) Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1): Yang mungkin mengatur tentang pembelian listrik oleh negara dari produsen swasta, meningkatkan ketergantungan pada IPP.
- Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan (2): Yang berkaitan dengan regulasi dan tarif yang mungkin mempengaruhi kedaulatan negara atas penetapan harga listrik dan distribusi.
Tuntutan ini diarahkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2023 sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Keadilan sosial, dan keberlanjutan. GEKANAS berharap bahwa dengan mendeklarasikan pasal-pasal tertentu tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi akan memperkuat kerangka hukum yang mendukung kontrol negara yang lebih besar atas sektor ketenagalistrikan dan menolak tren privatisasi yang berpotensi merugikan.
Pentingnya Kedaulatan Energi bagi Indonesia dalam GEKANAS Tantang Undang-Undang Ketenagalistrikan
Kedaulatan energi merupakan konsep penting yang merujuk pada kapasitas sebuah negara untuk mengontrol dan mengelola sumber daya energinya sendiri. Memastikan bahwa kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi secara berkelanjutan, adil, dan mandiri. Bagi Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan populasi yang besar dan kebutuhan energi yang terus meningkat.
Kedaulatan Energi dan Keamanan Nasional
Kedaulatan energi secara langsung berkaitan dengan keamanan nasional Indonesia. Dengan mengendalikan sumber daya energi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada impor energi. Yang dapat bergejolak karena konflik geopolitik, fluktuasi harga global, dan faktor eksternal lainnya. Kontrol atas sumber daya energi memungkinkan Indonesia untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi energi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi nasional. Termasuk pengembangan energi terbarukan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Kedaulatan Energi dan Keadilan Sosial
Kedaulatan energi juga erat kaitannya dengan keadilan sosial. Dengan mengontrol sumber daya energi, pemerintah dapat memastikan bahwa akses terhadap energi terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk di daerah terpencil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini penting karena energi listrik merupakan kebutuhan dasar yang memungkinkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Tanpa kontrol negara yang kuat, ada risiko bahwa privatisasi sektor energi dapat meningkatkan harga energi, membatasi akses bagi yang paling rentan.
Kedaulatan Energi dan Keberlanjutan
Akhirnya, kedaulatan energi memungkinkan Indonesia untuk merancang dan melaksanakan strategi energi yang berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim. Kontrol negara atas sumber daya energi berarti Indonesia dapat memprioritaskan pengembangan energi terbarukan. Seperti tenaga surya, angin, dan hidro, di atas bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Ini tidak hanya baik untuk lingkungan tetapi juga untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi jangka panjang Indonesia. Mengurangi kerusakan lingkungan dan biaya kesehatan yang terkait dengan polusi.
Referensi GEKANAS Tantang Undang-Undang Ketenagalistrikan
Undang-Undang Republik Indonesia:
- “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan” (sebagai dasar hukum pengelolaan ketenagalistrikan sebelum perubahan terakhir).
- “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagalistrikan” (jika tersedia, untuk memahami perubahan terbaru dalam regulasi ketenagalistrikan Indonesia).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:
- Putusan MK terkait uji materiil UU Ketenagalistrikan yang memberikan preseden hukum mengenai pengelolaan energi dan kedaulatan negara.
Literatur Akademik dan Laporan Penelitian:
- Studi tentang “Kedaulatan Energi” yang menjelaskan konsep dan pentingnya kedaulatan energi bagi negara-negara, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.
- Analisis tentang “Dampak Privatisasi pada Sektor Ketenagalistrikan” yang mengeksplorasi kasus-kasus global dan memberikan wawasan tentang keberhasilan dan kegagalan privatisasi.
Laporan Organisasi Internasional:
- Laporan dari International Energy Agency (IEA) atau Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) yang menyediakan data dan analisis tentang pengembangan energi terbarukan dan kebijakan energi.
Media dan Jurnalisme Investigasi:
- Artikel dan laporan investigasi yang membahas kebijakan energi di Indonesia. Termasuk tantangan dan peluang dalam transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam.
- https://spkep-spsi.org/2024/01/15/unbundling-merupakan-bentuk-privatisasi-yang-akan-menghilangkan-kontrol-negara-dalam-kedaulatan-energi-listrik/
- https://spsibekasi.org/2024/01/15/gekanas-serukan-perlindungan-kedaulatan-energi-listrik-negara/
- GEKANAS Tantang Undang-Undang Ketenagalistrikan
