Di Indonesia, pekerja harian lepas menjadi bagian integral dari tenaga kerja. Mereka memainkan peran krusial dalam berbagai industri, sering kali mengisi pekerjaan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Namun, kerap kali, pemahaman tentang hak-hak mereka, khususnya terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini menimbulkan pentingnya pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai regulasi yang mengatur hak-hak pekerja harian lepas, khususnya dalam konteks PHK.
Table of Contents
Data terkini menunjukkan bahwa jumlah pekerja harian lepas di Indonesia terus berkembang, menandakan peran mereka yang semakin penting dalam perekonomian. Meskipun begitu, ada celah informasi mengenai perlindungan hukum dan hak-hak yang mereka miliki. Situasi ini tidak hanya menimbulkan tantangan bagi para pekerja itu sendiri tetapi juga bagi para pengusaha yang mempekerjakan mereka.
Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menyediakan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai hak-hak pekerja harian lepas dalam konteks PHK, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam baik bagi perusahaan maupun pekerja tentang regulasi yang berlaku, demi terciptanya lingkungan kerja yang adil dan harmonis.
Definisi dan Cakupan Pekerja Harian Lepas
Apa Itu Pekerja Harian Lepas?
Pekerja harian lepas adalah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan karakteristik waktu dan volume kerja yang tidak tetap. Karakteristik utama dari pekerja harian lepas adalah mereka menerima upah berdasarkan kehadiran harian, tanpa komitmen kerja jangka panjang dari pihak perusahaan.
Ciri-Ciri dan Kondisi Kerja Pekerja Harian Lepas
Pekerja harian lepas biasanya dipekerjakan untuk tugas-tugas yang bersifat sementara atau musiman. Beberapa ciri utama mereka meliputi:
- Fleksibilitas dalam jam kerja, dengan waktu kerja yang bisa berubah-ubah.
- Pembayaran upah yang dilakukan setiap hari, sesuai dengan hari kerja.
- Tidak terikat dalam kontrak kerja jangka panjang atau tetap.
- Sering kali tidak mendapatkan manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan atau cuti tahunan yang biasanya diterima oleh pekerja tetap.
Referensi ke Pasal 10 ayat (1) PP 35/2021
Regulasi terkait pekerja harian lepas di Indonesia diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021. Pasal ini mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang bersifat tidak tetap. PP ini menjelaskan bahwa PKWT bisa berupa pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah yang berdasarkan kehadiran. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengaturan hubungan kerja antara pekerja harian lepas dan perusahaan, menjamin hak-hak pekerja sambil memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Pekerja Harian Lepas
Pengertian PKWT dalam Konteks Pekerja Harian Lepas
PKWT, atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, adalah jenis perjanjian kerja yang digunakan khusus untuk pekerja harian lepas di Indonesia. Dalam konteks ini, PKWT digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara pekerja harian lepas dan perusahaan untuk pekerjaan yang sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah. PKWT berbeda dengan perjanjian kerja tetap karena memiliki batas waktu yang jelas dan terdefinisi mengenai durasi pekerjaan.
Syarat dan Ketentuan PKWT Sesuai dengan Regulasi yang Berlaku
Menurut regulasi yang berlaku, terdapat beberapa syarat dan ketentuan penting yang harus dipenuhi dalam PKWT untuk pekerja harian lepas, antara lain:
- PKWT harus dibuat secara tertulis untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.
- PKWT harus mencakup detail seperti nama dan alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama dan alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan besarnya upah.
- PKWT untuk pekerja harian lepas harus mematuhi aturan spesifik mengenai durasi dan volume pekerjaan.
Batasan Kerja Kurang dari 21 Hari dalam Satu Bulan
Salah satu aturan penting dalam PKWT untuk pekerja harian lepas adalah batasan bahwa pekerja hanya dapat dipekerjakan kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Jika seorang pekerja harian lepas bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja tersebut tidak lagi dianggap sebagai PKWT dan secara hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Aturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan status pekerja harian lepas dan memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja.
Transisi dari PKWT ke PKWTT:
Kondisi di Mana PKWT Berubah Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, ada kondisi khusus di mana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Transisi ini terjadi ketika seorang pekerja harian lepas bekerja lebih dari 21 hari dalam satu bulan secara terus-menerus selama 3 bulan atau lebih. Saat kondisi ini terpenuhi, status hukum perjanjian kerja mereka berubah secara otomatis dari PKWT menjadi PKWTT.
Implikasi Transisi bagi Pekerja
Bagi pekerja, transisi dari PKWT ke PKWTT membawa sejumlah perubahan signifikan dalam hal hak dan perlindungan hukum:
- Pekerja mendapatkan keamanan kerja yang lebih tinggi karena PKWTT tidak memiliki batas waktu berakhirnya perjanjian kerja seperti dalam PKWT.
- Hak-hak pekerja seperti upah, cuti, dan perlindungan sosial menjadi lebih terjamin.
- Dalam hal terjadi PHK, pekerja PKWTT memiliki hak untuk menerima uang pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) serta Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Implikasi Transisi bagi Perusahaan
Transisi ini juga memiliki implikasi penting bagi perusahaan:
- Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan penggajian dan manajemen tenaga kerja mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk pekerja PKWTT.
- Ada kewajiban tambahan dalam hal pemberian pesangon dan hak-hak lainnya jika terjadi PHK terhadap pekerja yang statusnya berubah menjadi PKWTT.
- Perusahaan perlu melakukan penyesuaian dalam manajemen sumber daya manusia mereka untuk mengakomodasi perubahan status dari pekerja harian lepas menjadi pekerja tetap.
Hak Pekerja PKWT yang Di-PHK
Hak-hak Pekerja PKWT Ketika Menghadapi PHK
Pekerja yang dipekerjakan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hak-hak ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam keadaan terputusnya hubungan kerja sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir.
Ganti Rugi Berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan
Pasal 62 UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa jika hubungan kerja diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain. Ganti rugi ini dihitung sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini memberikan jaminan finansial kepada pekerja yang kontraknya diputus sepihak oleh pemberi kerja.
Perbedaan antara Ganti Rugi dengan Pesangon
Ganti rugi yang diberikan kepada pekerja PKWT yang di-PHK sebelum berakhirnya kontrak berbeda dengan pesangon. Ganti rugi lebih berfokus pada pemulihan upah yang seharusnya diterima pekerja sampai akhir periode kontrak. Sementara itu, pesangon umumnya diberikan kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir akibat sebab-sebab tertentu yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, dan jumlahnya dihitung berdasarkan masa kerja dan kondisi pemutusan hubungan kerja. Pesangon lebih sering terkait dengan PHK dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Hak Pekerja PKWTT yang Di-PHK
Hak-hak Pekerja PKWTT dalam Kasus PHK
Pekerja yang dipekerjakan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan di Indonesia ketika mereka menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hak-hak ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam keadaan terputusnya hubungan kerja.
Kewajiban Perusahaan untuk Membayar Uang Pesangon dan/atau UPMK serta UPH
Ketika seorang pekerja PKWTT menghadapi PHK, perusahaan wajib memenuhi kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pekerja sesuai dengan ketentuan hukum. Kewajiban ini meliputi:
Uang Pesangon
Uang pesangon adalah jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pekerja sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja. Besarannya dihitung berdasarkan masa kerja pekerja dan alasan PHK. Uang pesangon ini adalah hak pekerja yang dijamin oleh UU Ketenagakerjaan.
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
UPMK adalah tambahan uang yang diberikan kepada pekerja atas masa kerja yang telah dihabiskan di perusahaan. Besarannya juga dihitung berdasarkan masa kerja pekerja. Ini juga merupakan hak pekerja yang dijamin oleh hukum.
Uang Penggantian Hak (UPH) 15%
UPH adalah kompensasi tambahan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja. Jika hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan tidak dipenuhi dengan benar selama proses PHK.
Ketiga kewajiban ini harus dipenuhi oleh perusahaan saat menghadapi PHK terhadap pekerja PKWTT. Ini bertujuan untuk memberikan jaminan finansial kepada pekerja yang terkena PHK dan membantu mereka menghadapi transisi dalam mencari pekerjaan baru.
Referensi
Berikut adalah referensi hukum yang mendukung informasi yang disampaikan dalam artikel tentang hak pekerja harian lepas dan regulasi PHK:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Termasuk hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan dalam hubungan kerja.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-Undang ini mengatur sejumlah perubahan dalam hukum ketenagakerjaan, termasuk peraturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan terkait PKWT dan PHK, serta menetapkan hak-hak pekerja dalam situasi PHK.
- https://www.hukumonline.com/klinik/a/pekerja-harian-lepas-di-phk–dapat-pesangon-lt4be13f91985b5#_ftn1
