Proses Pemeriksaan Kode Etik Anwar Usman

Proses Pemeriksaan Etik di Puncak Keadilan: Kasus Anwar Usman dan Tantangan Integritas Mahkamah Konstitusi

Proses Pemeriksaan Kode Etik Anwar Usman – Dalam sebuah sistem demokrasi, kepercayaan publik terhadap institusi keadilan merupakan fondasi yang tak tergoyahkan. Pentingnya integritas dalam lembaga peradilan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar, terutama saat berbicara tentang Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga yang bertanggung jawab atas penjagaan konstitusi negara. Namun, apa yang terjadi ketika integritas lembaga ini dipertanyakan? Artikel ini akan membahas kasus terkini yang menguji prinsip-prinsip tersebut di Indonesia, dimana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melakukan pemeriksaan pendahuluan atas empat perkara yang melibatkan Ketua MK, Anwar Usman.

Rangkaian laporan yang mengalir ke MKMK mencerminkan kepedulian mendalam masyarakat terhadap etika dan perilaku hakim-hakim konstitusi. Dengan Prof Jimly Asshiddiqie memimpin, MKMK menghadapi tantangan tidak hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi. Keempat perkara ini, diajukan oleh tokoh-tokoh hukum dan lembaga yang berwibawa, membawa beragam tuntutan yang berkisar dari pembatalan putusan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, semuanya bermuara pada tuduhan konflik kepentingan dan pelanggaran etik yang serius.

Dengan begitu, tugas MKMK tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan dalam kasus spesifik, tetapi juga dalam mempertahankan integritas Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi lebih dari sekedar pemeriksaan terhadap individu; ini adalah ujian bagi seluruh institusi. Bagaimana MKMK merespons laporan-laporan ini akan menentukan pandangan publik terhadap kemampuan lembaga peradilan dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Sejarah Pembentukan MKMK dan Kasus Anwar Usman

Sejarah dan Pembentukan MKMK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Indonesia adalah produk dari kesadaran kolektif untuk menguatkan fondasi hukum dan etika dalam pemerintahan yang bersih dan adil. Pembentukannya bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa hakim-hakim konstitusi mematuhi standar etik tertinggi dalam menjalankan tugas mereka. MKMK berdiri sebagai badan independen dengan otoritas untuk menyelidiki dan memutus dalam kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi, mengukuhkan tanggung jawab moral dan hukum mereka terhadap masyarakat dan negara.

Pengantar tentang Anwar Usman

Anwar Usman, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, memegang peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai pemimpin lembaga yang memiliki otoritas untuk mengadili perkara konstitusi, dia bertanggung jawab untuk memimpin dengan contoh integritas dan keadilan. Keputusannya berpengaruh luas dan mendalam, tidak hanya pada kasus individu tetapi juga pada interpretasi dan penerapan konstitusi negara.

Rangkaian Peristiwa yang Mengarah pada Proses Pemeriksaan Kode Etik Anwar Usman oleh MKMK

Rangkaian peristiwa yang mengarah pada pemeriksaan pendahuluan Anwar Usman dimulai dari serangkaian laporan dan kekhawatiran terkait dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik lainnya. Salah satu fokusnya adalah penanganan dan keputusan terkait perkara No.90/PUU/XXI/2023 yang menjadi titik kontroversi. Laporan-laporan dari akademisi, lembaga hukum, dan individu menuntut transparansi dan keadilan, memicu MKMK untuk bertindak dan memulai penyelidikan.

Ini bukan hanya tentang kebenaran hukum, tetapi juga tentang kepercayaan publik dalam keadilan konstitusi. MKMK, di bawah kepemimpinan Prof Jimly Asshiddiqie, mengambil langkah penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui proses pemeriksaan yang ketat dan objektif. Kredibilitas sistem peradilan konstitusi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga ini, bergantung pada kemampuan MKMK untuk melakukan penyelidikan yang adil dan menyeluruh atas tuduhan yang diajukan terhadap Anwar Usman.

Profil Pelapor dan Tuntutan Mereka dalam Kasus MKMK vs Anwar Usman

Pelapor:

1. Prof Denny Indrayana: Seorang akademisi dan pakar hukum terkemuka, yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan reformasi hukum dan keadilan konstitusional di Indonesia.
2. LBH Yusuf: Lembaga Bantuan Hukum yang aktif dalam advokasi hak-hak sipil dan pengawasan kepatuhan terhadap hukum oleh para pemegang kekuasaan.
3. Constitutional and Administrative Law Society (CALS): Sebuah kelompok yang terdiri dari para guru besar dan akademisi dalam bidang hukum tata negara yang berdedikasi untuk memperkuat fondasi hukum dan konstitusional di Indonesia.
4. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak: Seorang aktivis hukum yang terlibat dalam pemantauan dan kritik terhadap praktik peradilan, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum.

Tuntutan Masing-masing Pelapor:

Prof Denny Indrayana:

1. Tuntutan agar putusan MK dalam perkara No.90/PUU-XXI/2023 tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
2. Penegasan bahwa putusan tersebut tidak sah.
3. Permintaan agar dilakukan pemeriksaan ulang dengan komposisi hakim yang berbeda, mengesampingkan Anwar Usman.

LBH Yusuf

1. Permohonan untuk pemeriksaan terhadap Anwar Usman dan/atau hakim konstitusi lain atas dugaan konflik kepentingan.
2. Tuntutan pembatalan putusan No.90/PUU/XXI/2023 jika dugaan tersebut terbukti.
3. Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat bagi mereka yang terbukti melanggar etik.

CALS

1. Penekanan pada dugaan konflik kepentingan oleh Anwar Usman dalam menangani perkara No.90/PUU-XXI/2023.
2. Tuntutan agar MKMK menginvestigasi rangkaian konflik kepentingan sebelum dan selama penanganan perkara.
3. Permintaan agar Anwar Usman diperiksa atas kurangnya kepemimpinan dalam mengelola perkara secara fair.

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

1. Sorotan pada ketidakhadiran pengawasan yang efektif oleh MK dalam periode 2021-2023.
2. Desakan untuk pembentukan MKMK secara permanen, berdasarkan rekomendasi dari perkara sebelumnya.
3. Tuntutan agar MKMK memanggil saksi-saksi penting, termasuk hakim konstitusi dan mantan hakim konstitusi, dalam persidangan terkait.

Para pelapor ini, melalui laporan dan tuntutan yang mereka ajukan, mendorong MKMK untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani isu-isu yang dapat mempengaruhi integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Isu Utama yang Dihadapi: Konflik Kepentingan dan Pelanggaran Etik

Dugaan Konflik Kepentingan dan Pelanggaran Etik

Kasus yang sedang diselidiki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terpusat pada beberapa dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik yang melibatkan Ketua MK, Anwar Usman. Detail dugaan tersebut termasuk:

1. Pengelolaan Perkara No.90/PUU/XXI/2023: Anwar Usman, sebagai Ketua MK, diduga tidak mundur dari memeriksa perkara yang disebut-sebut memiliki kaitan pribadi, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan beliau untuk bersikap objektif.
2. Komentar pada Substansi Putusan: Dalam suatu kejadian, Anwar Usman dilaporkan memberikan komentar tentang substansi putusan yang sedang berjalan, yang bisa menimbulkan prasangka terhadap keputusan yang akan dibuat.
3. Fungsi Kepemimpinan: Terdapat kekhawatiran bahwa Anwar Usman tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya secara maksimal dalam mengelola dan memeriksa perkara secara adil dan tidak memihak.
4. Investigasi Penarikan Kembali Perkara: Anwar Usman juga diduga tidak melakukan investigasi yang memadai mengenai kondisi penarikan kembali perkara No.90/PUU/XXI/2023.

Implikasi Potensial dari Putusan No.90/PUU/XXI/2023

Putusan tersebut, yang sekarang berada di bawah sorotan, memiliki implikasi yang luas dan berpotensi mendalam:

1. Pemilu 2024: Prof Denny Indrayana dan pelapor lainnya mempertanyakan keabsahan putusan No.90/PUU/XXI/2023 untuk digunakan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
2. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi: Keabsahan putusan tersebut, jika dicemari oleh konflik kepentingan atau pelanggaran etik, dapat menurunkan kredibilitas MK sebagai institusi yang seharusnya menampilkan standar tertinggi dalam keadilan konstitusional.
3. Precedent Hukum: Putusan ini mungkin menetapkan preseden untuk bagaimana kasus serupa ditangani di masa depan, termasuk tanggung jawab hakim konstitusi untuk menjaga independensi dan objektivitas mereka.
4. Kepastian Hukum: Perkara yang terkontaminasi oleh dugaan konflik kepentingan dapat mengganggu kepastian hukum dan menimbulkan keraguan atas keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi seluruh negara.

MKMK menghadapi tekanan untuk tidak hanya mengklarifikasi dugaan-dugaan tersebut tetapi juga untuk mengatasi potensi kerusakan yang mungkin ditimbulkan terhadap struktur hukum dan keadilan di Indonesia. Hasil penyelidikan dan tindakan yang diambil akan menjadi ukuran penting dari komitmen negara terhadap tata kelola yang baik dan adil.

Proses Pemeriksaan Kode Etik Anwar Usman Pendahuluan MKMK

Tahapan-Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh MKMK

1. Penerimaan dan Peninjauan Laporan: MKMK pertama-tama menerima laporan dari berbagai pelapor yang mengklaim adanya pelangaran etik oleh Anwar Usman. Setiap laporan dinilai untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan.
2. Verifikasi Fakta: Langkah selanjutnya adalah verifikasi fakta dalam laporan tersebut. MKMK mengumpulkan bukti awal dan keterangan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik untuk memastikan tuduhan memiliki dasar yang kuat.
3. Pemanggilan Saksi dan Ahli: Sebagai bagian dari penyelidikan, MKMK berhak memanggil saksi, ahli, atau individu lain yang informasinya dianggap relevan untuk penyelidikan.
4. Pengumpulan dan Analisis Bukti: MKMK mengumpulkan dan menganalisis bukti, termasuk dokumen hukum, rekaman, dan keterangan dari saksi atau ahli.
5. Sidang Pendahuluan: Setelah bukti terkumpul, MKMK mengadakan sidang pendahuluan di mana fakta dan bukti disajikan dan dibahas.
6. Penyusunan Rekomendasi: Berdasarkan bukti dan temuan dari sidang pendahuluan, MKMK menyusun rekomendasi tentang apakah kasus tersebut harus bergerak maju ke tahap selanjutnya.

Peran Prof Jimly Asshiddiqie

Prof Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua MKMK, memainkan peran kunci dalam proses ini. Beliau bertanggung jawab atas:

1. Kepemimpinan Sidang: Memimpin dan mengarahkan jalannya sidang pemeriksaan pendahuluan, memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Pengambilan Keputusan: Membantu dalam pengambilan keputusan yang adil berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan selama sidang.
3. Penyampaian Hasil: Komunikasi hasil dari pemeriksaan pendahuluan kepada publik dan lembaga terkait, memastikan transparansi dan akuntabilitas proses.
4. Pemeliharaan Integritas: Menjaga integritas proses pemeriksaan pendahuluan dengan memastikan bahwa setiap langkah diambil tanpa prasangka dan dengan mempertimbangkan sepenuhnya prinsip keadilan.

Peran Prof Jimly dan tahapan-tahapan yang dijalankan oleh MKMK dalam proses ini adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik ditangani dengan serius dan diinvestigasi secara menyeluruh, dengan tujuan utama adalah untuk memelihara kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi Indonesia.

Tanggapan dan Perspektif Pelapor tentang Proses Pemeriksaan Kode Etik Anwar Usman

Pendapat Prof Denny Indrayana

Prof Denny Indrayana, seorang akademisi hukum terkemuka, menyatakan kekhawatirannya mengenai implikasi dari putusan No.90/PUU/XXI/2023, khususnya terhadap pemilihan umum yang akan datang. Beliau berpendapat bahwa putusan tersebut seharusnya tidak dipergunakan sebagai dasar hukum dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Beliau mendesak agar MKMK mempertimbangkan ulang putusan dengan komposisi hakim yang berbeda, menjaga integritas proses pemilu dan menghindari preseden hukum yang berpotensi merugikan.

Argumen Violla Reininda dari PSHK/CALS

Violla Reininda, mewakili kelompok akademisi dari CALS dan PSHK, menyampaikan argumen yang kuat terhadap apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip independensi, imparsialitas, dan integritas oleh Anwar Usman. Mereka menyoroti perannya yang aktif yang diduga telah mempengaruhi keputusan perkara No.90/PUU/XXI/2023 dan melobi hakim lain. Menurut CALS, tindakan tersebut merusak kepercayaan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang penyalahgunaan kekuasaan.

Penekanan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, menyoroti ketidakhadiran pengawasan yang efektif oleh MK dalam periode 2021-2023, yang menurutnya mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk MKMK yang beroperasi secara permanen. Zico berpendapat bahwa tanpa lembaga seperti MKMK yang beroperasi secara terus-menerus, kesempatan untuk melaporkan dugaan pelanggaran menjadi terbatas, menghambat proses pengawasan dan akuntabilitas. Ia juga mendesak MKMK untuk meminta keterangan dari para saksi utama untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan benar.

Ketiga pelapor ini mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap tatanan hukum dan etika dalam pengelolaan Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut kejelasan, keadilan, dan tindakan yang dapat memulihkan serta meningkatkan integritas sistem peradilan konstitusi di mata publik. Tanggapan dan perspektif mereka memberikan kontribusi penting bagi diskusi publik mengenai bagaimana keadilan konstitusional harus diwujudkan di Indonesia.

Implikasi Hukum dan Keadilan dari Kasus MKMK vs Anwar Usman

Dampak terhadap Sistem Peradilan dan Kepercayaan Publik

Kasus yang ditangani oleh MKMK ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan dan persepsi publik terhadap keadilan di Indonesia. Kepercayaan terhadap sistem peradilan adalah aspek kritis dari tata kelola negara yang baik. Apabila pemimpin lembaga peradilan tertinggi ditemukan bersalah atas pelanggaran etik atau konflik kepentingan, ini dapat menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem hukum.

1. Integritas Institusional: Setiap dugaan pelanggaran oleh Ketua MK dapat mempertanyakan integritas institusi tersebut dan merusak legitimasi keputusan-keputusan yang telah diambil.
2. Preseden Hukum: Penanganan kasus ini akan menetapkan preseden tentang bagaimana pelanggaran etik oleh hakim konstitusi diatasi di masa depan. Yang dapat mempengaruhi keputusan hakim lain dan praktek hukum yang berkelanjutan.
3. Kepastian Hukum: Potensi pembatalan putusan atau perintah untuk pemeriksaan ulang perkara dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Terutama jika putusan tersebut sudah dijadikan dasar bagi proses atau keputusan hukum lainnya.

Potensi Konsekuensi Hukum bagi Anwar Usman dan Pihak yang Terlibat

Anwar Usman, dalam kapasitasnya sebagai Ketua MK, menghadapi risiko konsekuensi hukum yang serius jika dugaan pelanggaran etik dan konflik kepentingan terbukti benar.

1. Sanksi Institusional: MKMK dapat merekomendasikan sanksi seperti penangguhan atau pemberhentian dari jabatan, yang akan menjadi bintik hitam dalam karier hukumnya.
2. Dampak Karier: Selain sanksi formal, reputasi profesional Anwar Usman bisa tercemar. Yang akan mempengaruhi prospek karier masa depannya, baik di dalam atau di luar lembaga peradilan.
3. Konsekuensi Hukum Lebih Luas: Jika terdapat bukti pelanggaran yang signifikan. Bisa jadi ada konsekuensi hukum lebih lanjut termasuk tindakan disiplin oleh lembaga lain atau, dalam kasus yang sangat serius, tuntutan pidana.
4. Reformasi Sistemik: Kasus ini juga dapat memicu reformasi lebih luas dalam pengawasan etik di lembaga peradilan. Termasuk potensi pembentukan MKMK permanen untuk meningkatkan akuntabilitas.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan proses yang adil dalam sistem peradilan. Tanggapan MKMK terhadap kasus ini akan diawasi ketat oleh masyarakat sipil, komunitas hukum, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan sistem peradilan Indonesia, karena akan menjadi ukuran kemampuan lembaga untuk memperbaiki diri dari dalam dan mempertahankan kepercayaan publik dalam keadilan.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kasus MKMK vs Anwar Usman

Kasus yang sedang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Ketua MK Anwar Usman. Menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga peradilan. Kedua prinsip ini adalah kunci untuk memastikan bahwa lembaga peradilan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas sistem hukum.

Transparansi sebagai Dasar Kepercayaan

1. Kepercayaan Publik: Transparansi dalam proses pengadilan memungkinkan publik untuk melihat bahwa kasus-kasus ditangani secara adil dan objektif. Sangat penting dalam memelihara kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
2. Pencegahan Korupsi: Transparansi berfungsi sebagai pencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hukum dan bukti, bukan atas dasar nepotisme atau favoritisme.
3. Pertanggungjawaban Keputusan: Dengan proses yang transparan. Keputusan yang diambil oleh MKMK dapat ditinjau dan dipertanyakan, yang memperkuat akuntabilitas lembaga tersebut.

Akuntabilitas sebagai Kunci Penegakan Hukum

1. Tanggung Jawab Hukum: Akuntabilitas menuntut bahwa hakim konstitusi dan lembaga peradilan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dengan konsekuensi hukum yang sesuai jika mereka gagal mematuhi standar etik yang telah ditetapkan.
2. Penyelidikan yang Adil: MKMK harus menjalankan penyelidikannya dengan ketat dan adil. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa bahkan mereka yang berada di posisi tertinggi hukum tidak kebal dari pengawasan.
3. Reformasi Lembaga: Akuntabilitas juga berarti kesiapan untuk melakukan reformasi institusional jika diperlukan. Memastikan bahwa lembaga tersebut terus beradaptasi dan memperbaiki diri sesuai dengan standar hukum dan etika yang berkembang.

Dampak terhadap Praktek Hukum di Masa Depan

Keputusan yang diambil oleh MKMK dalam kasus ini akan memiliki efek jangka panjang terhadap praktik hukum di Indonesia:

1. Standar Profesionalisme: Keputusan tersebut akan menetapkan standar bagi hakim dan praktisi hukum lainnya. Tentang pentingnya mempertahankan integritas dan menjauhkan diri dari konflik kepentingan.
2. Penyempurnaan Kode Etik: Ini juga dapat mengarah pada penyempurnaan kode etik untuk hakim. Yang akan mempengaruhi pendidikan hukum dan pelatihan profesional.
3. Persepsi Internasional: Cara Indonesia menangani kasus-kasus seperti ini juga mempengaruhi persepsi internasional terhadap sistem hukumnya. Penting dalam era globalisasi dan kerja sama hukum lintas negara.
4. Inisiatif Legislasi: Respons terhadap kasus ini dapat memicu inisiatif legislatif untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, kasus MKMK vs Anwar Usman menjadi momen kunci untuk menegaskan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Ini bukan hanya tentang mengadili satu individu, tetapi tentang memperkuat seluruh sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

Keterkaitan Kasus Anwar Usman dengan Prinsip Keadilan

Kasus yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Anwar Usman. Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, menyoroti kebutuhan mendesak untuk transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keadilan konstitusi negara. Dengan serangkaian tuduhan yang meliputi dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik. Proses yang sedang berlangsung ini tidak hanya akan menentukan nasib individu yang terlibat. Tetapi juga akan memberikan indikasi yang kuat tentang kesehatan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia.

Respons yang diberikan oleh MKMK dalam menghadapi kasus ini akan menjadi tolak ukur penting dari komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hukum yang adil. Keputusan yang akan diambil oleh MKMK diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum dan bahwa sistem keadilan dapat bertindak secara objektif, bebas dari pengaruh pribadi dan politis.

Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana praktik hukum di masa depan mungkin dipengaruhi oleh keputusan ini. Potensi reformasi dalam kode etik dan tata kelola peradilan, serta perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Adalah beberapa aspek yang mungkin terbentuk sebagai hasil dari penanganan kasus ini.

Kesimpulannya, kasus ini merupakan ujian penting bagi integritas sistem peradilan konstitusi Indonesia. Di mana tindakan yang diambil oleh MKMK akan diawasi secara nasional dan internasional sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas hukum di Indonesia.

Catatan Penulis: Artikel adalah Opini penulis dengan bantuan AI.

Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-mk-gelar-pemeriksaan-pendahuluan-4-perkara-yang-melaporkan-anwar-usman-lt6540c1d267ad1/?page=all