Tolak Impor Beras Serikat Petani Ancam Demo Besar-besaran – Rencana pemerintah untuk mengimpor 3 juta ton beras pada tahun ini telah memicu gelombang protes dari Serikat Petani Indonesia (SPI). Dalam sebuah langkah yang menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam, SPI bersama Partai Buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu 10 hari mendatang di berbagai wilayah.
Table of Contents
Mobilisasi Menentang Impor Beras
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, dalam pernyataan tegasnya menyatakan bahwa. Impor beras dalam jumlah besar merupakan ancaman nyata terhadap kesejahteraan petani lokal. “Kami akan melakukan mobilisasi untuk mendesak pemerintah agar menghentikan impor beras. Kami sedang bersiap-siap,” kata Henry. Demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa impor beras akan meruntuhkan harga gabah di musim panen, yang saat ini masih bertahan di Rp7.000 per kilogram.
Kegagalan Program Pangan dan Kekhawatiran Harga Gabah
Henry menyoroti bahwa impor beras yang berkelanjutan menunjukkan kegagalan program pangan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam dekade terakhir. Tahun lalu, pemerintah telah mengimpor lebih dari 2 juta ton beras, dan kebijakan yang sama tampaknya akan berlanjut di tahun 2024. “Nanti kalau sudah panen raya itu mungkin saja [harga gabah] di bawah Rp6.000,” ujarnya, menggarisbawahi dampak negatif dari impor beras terhadap harga gabah lokal.
Menuntut Janji Jokowi tentang Pupuk Organik dan Redistribusi Tanah
Selain menolak impor beras, Henry juga menekankan bahwa aksi unjuk rasa akan mencakup tuntutan terhadap janji Presiden Jokowi soal pupuk organik dan redistribusi tanah bagi petani. Serikat petani menagih janji Jokowi untuk mewujudkan reforma agraria yang dijanjikan sebelumnya.
Dukungan Akademisi dan Analisis Situasi
Guru Besar IPB University, Dwi Andreas Santosa, juga mengekspresikan kekhawatiran serupa. Menurutnya, wacana impor beras telah menyebabkan penurunan harga GKP dari Rp7.500 menjadi Rp6.800 per kilogram. “Batalkan keputusan impor beras dan naikkan HPP untuk GKP,” saran Andreas. Menambahkan bahwa pembatalan impor akan mendorong minat petani untuk meningkatkan produksi.
Respons Pemerintah dan Antisipasi Defisit
Di sisi lain, pemerintah melalui Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi. Menjelaskan bahwa impor beras dilakukan untuk mengantisipasi defisit neraca beras bulanan. Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional bulanan diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi.
Dengan aksi unjuk rasa Tolak Impor Beras yang direncanakan, Serikat Petani Indonesia tidak hanya menolak kebijakan impor beras. Tetapi juga menyerukan penguatan kedaulatan pangan nasional. Mereka menuntut kebijakan yang lebih mendukung petani lokal dan mencegah dampak negatif dari impor besar-besaran terhadap ekonomi pertanian domestik.
