UMK Kabupaten Bandung Barat 2024: Penetapan Sesuai PP 51 Tahun 2023 dan Reaksi Buruh
UMK Kabupaten Bandung Barat, 30 November 2023 – Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2024 telah diumumkan, mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023. Keputusan yang diambil oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat ini telah menimbulkan respons dari kalangan buruh, yang menyuarakan kekhawatiran mereka terkait tingkat kenaikan upah.
Table of Contents
Detail UMK Kabupaten Bandung Barat 2024
Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2024 ditetapkan dengan kenaikan sebesar 0.80%, dari Rp 3.480.795,40 pada tahun 2023 menjadi Rp 3.508.677,00 pada tahun 2024. Kenaikan ini setara dengan Rp 27.881,60 dan ditetapkan berdasarkan nilai Alfa 0,15, sesuai dengan ketentuan dalam PP 51 Tahun 2023.
Respon Buruh terhadap Penetapan UMK
Banyak buruh di Kabupaten Bandung Barat menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kenaikan Upah Minimum yang dianggap tidak memadai. Mereka berpendapat bahwa kenaikan tersebut tidak cukup untuk menghadapi kenaikan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari. “Kenaikan UMK ini tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup kami,” ucap seorang perwakilan buruh.
Sikap Pj Gubernur Jawa Barat
Menanggapi ketidakpuasan buruh, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan bahwa penetapan UMK telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Penetapan UMK Kabupaten Bandung Barat telah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial,” ujar Bey Machmudin.
Dampak pada Ekonomi Kabupaten Bandung Barat
Kenaikan Upah Minimum diharapkan dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal Bandung Barat. Namun, kekhawatiran buruh menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk upah yang lebih memadai untuk mendukung kebutuhan hidup mereka.
Kenaikan upah minimum yang terbatas ini membawa implikasi penting bagi buruh di Kabupaten Bandung Barat. Mereka menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan upah yang belum sepenuhnya memadai.
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2024 menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan harapan buruh dalam penetapan upah minimum. Meskipun penetapan ini sesuai dengan PP 51 Tahun 2023, reaksi buruh menunjukkan perlunya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan upah minimum dapat efektif dalam mendukung kebutuhan hidup buruh di Kabupaten Bandung Barat.
